Jaringan Koperasi Merah Putih Berpotensi Jadi Mesin Ekonomi Sirkular Berbasis EBT

JAKARTA – Upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan arah yang semakin strategis. Tidak hanya diproyeksikan sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat, jaringan koperasi yang kini berkembang di berbagai daerah juga dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi mesin ekonomi sirkular berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Anggota Komisi XII DPR […]

Continue Reading

Koperasi Merah Putih Didorong Kembangkan EBT Desa

Jakarta – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) didorong untuk mengambil peran strategis dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di tingkat desa sebagai upaya memperkuat kemandirian energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran koperasi dinilai dapat menjadi wadah yang efektif untuk mengelola potensi energi lokal seperti tenaga surya, biomassa, mikrohidro, hingga biogas yang tersedia di berbagai wilayah […]

Continue Reading

Tata Kelola SDA Baru dan Jalan Kedaulatan Ekonomi Nasional

*) Oleh: Dewi Kartika Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam melalui penerbitan tiga regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola ekspor komoditas strategis. Kebijakan ini menandai keseriusan pemerintah dalam membangun sistem perdagangan yang lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global […]

Continue Reading

Lawan Hoaks Kelistrikan dengan Fakta, Pemerintah Jamin Ketersediaan Listrik Nasional

Oleh: Andy Kurniawan )* Pemerintah terus memastikan ketersediaan listrik nasional berada dalam kondisi aman di tengah munculnya berbagai spekulasi terkait pemadaman listrik yang sempat terjadi di sejumlah wilayah. Kepastian ketersediaan listrik nasional penting disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat dan berpotensi menimbulkan keresahan. Dalam situasi seperti ini, fakta menjadi landasan […]

Continue Reading

Pemerintah Tingkatkan Antisipasi PHK untuk Menjaga Ketahanan Dunia Kerja

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan nasional, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan peluang kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) guna memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia […]

Continue Reading

Pemerintah Perkuat Koordinasi Hadapi Risiko PHK di Berbagai Sektor

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor usaha yang terdampak dinamika ekonomi global dan perubahan kebijakan industri. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan, melindungi pekerja, serta memastikan aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan produktif. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan […]

Continue Reading

Mitigasi PHK Diperkuat untuk Menjaga Ekonomi Rakyat

Oleh: Alexander Royce*) Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang, tekanan industri padat karya, hingga perubahan pola produksi akibat transformasi digital menuntut negara hadir secara cepat dan konkret untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Dalam konteks ini, […]

Continue Reading

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa Alisa Dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungi masyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasi respons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan […]

Continue Reading

Aturan PMSE Diperbarui, Seller Lokal Dapat Perlindungan Lebih Besar

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan bagi seller lokal, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak […]

Continue Reading

PMSE Baru dan Bukti Negara Hadir Melindungi Pelaku Usaha Lokal

Oleh: Rina Oktavia)* Perkembangan perdagangan digital telah membuka berbagai peluang baru bagi pelaku usaha di Indonesia. Melalui platform elektronik, pelaku usaha kini dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa dibatasi wilayah geografis. Namun, di balik besarnya peluang tersebut, muncul pula berbagai tantangan yang perlu diantisipasi, mulai dari persaingan yang tidak seimbang, kurangnya perlindungan bagi pelaku […]

Continue Reading