Author: admin kepri today

Oleh : Rivka Mayangsari*) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki salah satu fase penting dalam perjalanan legislasi nasional. Komisi III DPR RI menargetkan penyusunan dan pembahasan regulasi tersebut dapat diselesaikan sehingga pengesahannya dapat dilakukan paling lambat Desember 2026. Target tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset kini diarahkan pada tahapan yang lebih terstruktur dengan tetap […]

Oleh : Revan Ananda )* Percepatan RUU Perampasan Aset harus ditempatkan sebagai agenda penting pembaruan hukum nasional, tetapi kecepatannya tidak boleh mengorbankan ketelitian. Regulasi ini memiliki arti strategis karena diarahkan untuk memperkuat kemampuan negara memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana sekaligus mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan. Karena itu, proses legislasi yang […]

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana terus dipercepat DPR RI. Komisi III DPR menargetkan regulasi strategis tersebut dapat rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026 sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, percepatan pembahasan tetap dibarengi kehati-hatian agar regulasi yang lahir memiliki kepastian hukum, menjamin keadilan, serta […]

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dipercepat DPR RI dengan tetap membuka ruang partisipasi masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana, sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut dapat disahkan paling lambat pada […]

Oleh : Radjiman Arif*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius pemerintah di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Persoalan ini bukan sekadar bencana lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, kesehatan, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan sumber daya alam. Karena itu, keputusan pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku […]

Oleh: Alexander Royce*) Pendidikan merupakan eskalator peradaban yang mampu mengangkat martabat sebuah bangsa. Di tengah pusaran disrupsi teknologi dan tuntutan global terhadap kualitas sumber daya manusia, pemerintah dituntut untuk terus memperkuat fondasi pendidikan yang tidak hanya unggul, tetapi juga inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satu lompatan strategis yang kini tengah direalisasikan dengan kesungguhan […]

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyelesaian berbagai hambatan investasi dan aktivitas usaha. Langkah tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) dan Kanal Debottlenecking yang menjadi ruang penyelesaian persoalan dunia usaha secara lintas kementerian dan lembaga. Kehadiran mekanisme ini menunjukkan bahwa […]

*) Oleh: Ahmad Zulfikar Pertumbuhan ekonomi tidak semata ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk, tetapi juga oleh seberapa cepat investasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah. Karena itu, hambatan birokrasi, regulasi yang tumpang tindih, hingga persoalan operasional tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif belaka. Pemerintah kini memperkuat debottlenecking […]