Perpres Ojol Jadi Payung Baru Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Online

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI terus mematangkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ekosistem transportasi online yang ditargetkan terbit pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat perlindungan pengemudi ojek online (ojol) sekaligus memperluas peluang ekonomi mereka melalui pengakuan sebagai pelaku usaha mikro. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) […]

Continue Reading

Perpres Ojol, Harapan Baru Bagi Pengemudi Makin Sejahtera

Oleh : Rahmat Dwiyanto )* Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi online membawa harapan baru bagi jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Setelah melalui rangkaian pembahasan antara pemerintah dan DPR RI, proses finalisasi kembali mengemuka pada 18 Agustus 2026. Kebijakan ini penting karena sektor transportasi berbasis aplikasi bukan lagi sekadar layanan alternatif, melainkan telah […]

Continue Reading

Perpres Ojol Bukti Negara Serius Melindungi Pengemudi Ekonomi Digital

Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap pengemudi ojek online (ojol) sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi digital nasional. Kehadiran regulasi yang lebih komprehensif melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi online dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan pengemudi, serta membangun hubungan yang lebih seimbang antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Menteri […]

Continue Reading

Tidak Ada Ampun, Dapur MBG Tak Penuhi Standar Ditutup Permanen

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tidak main-main dalam menindak dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang gagal memenuhi standar keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mampu memperbaiki kekurangannya akan dihentikan operasionalnya secara permanen, tanpa memandang siapa pengelolanya. “Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, […]

Continue Reading

Tidak Ada Ampun, Dapur MBG Tak Penuhi Standar Ditutup Permanen

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tidak main-main dalam menindak dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang gagal memenuhi standar keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mampu memperbaiki kekurangannya akan dihentikan operasionalnya secara permanen, tanpa memandang siapa pengelolanya. “Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, […]

Continue Reading

Pemerintah Tidak Main-Main Soal Keamanan Pangan MBG

Oleh: Bara Winatha*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi sekaligus membangun sumber daya manusia Indonesia. Besarnya cakupan penerima manfaat membuat aspek keamanan pangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program. Karena itu, pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemenuhan standar operasional, transparansi […]

Continue Reading

Ketegasan Pemerintah Menutup Dapur MBG Berdasakan Sistem dan Standar Mutu

*) oleh : Muhammad Dava Firdaus Penutupan sementara sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan semata-mata tindakan administratif, melainkan bagian dari sistem pengawasan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, bergizi, dan layak dikonsumsi. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa dapur yang ditemukan tidak memenuhi ketentuan operasional maupun […]

Continue Reading

Tegas, Pemerintah Tutup Dapur MBG Bermasalah demi Keamanan Pangan Anak

JAKARTA — Pemerintah memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terhadap dapur yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap aman sekaligus mencegah terulangnya kasus keracunan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan sebanyak 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditutup karena tidak […]

Continue Reading

Penyanderaan 9 Anak Perempuan Suku Amungme di Jila, TPNPB Kodap III Ndugama Tak Lagi Punya Tempat di Tengah Masyarakat Pegunungan

Oleh: Menuel John Magai *Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme* Penyanderaan terhadap sembilan anak perempuan suku Amungme di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, telah melewati batas toleransi masyarakat adat. Tindakan yang dilakukan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama tersebut bukan lagi sekadar persoalan konflik bersenjata, melainkan ancaman langsung terhadap kehidupan masyarakat sipil, […]

Continue Reading

Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme Kutuk Penyanderaan 9 Anak Perempuan di Jila

MIMIKA — Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) mengecam keras penyanderaan terhadap sembilan anak Perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang disebut dilakukan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan TPNPB Kodap III Ndugama. Tindakan tersebut dinilai telah melewati batas kemanusiaan dan semakin menjauhkan kelompok bersenjata itu dari masyarakat Papua. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme, […]

Continue Reading