Efisiensi Anggaran Dorong Percepatan Pembangunan

Jakarta – Pemerintah terus mendorong efisiensi anggaran sebagai strategi utama dalam mempercepat pembangunan nasional. Langkah ini memastikan alokasi belanja lebih tepat sasaran dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan anggaran belanja tak prioritas sebesar Rp 306,69 triliun, mencakup anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp […]

Continue Reading

Efisiensi Anggaran Dorong Inovasi dan Transformasi Digital

Oleh :  Andika Pratama )* Efisiensi anggaran menjadi langkah strategis yang diambil pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan memastikan keberlanjutan program prioritas. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang lebih cermat agar alokasi dana benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan arahan ini, berbagai kementerian menerapkan kebijakan efisiensi anggaran […]

Continue Reading

Pemerintah Jaga Kualitas Pelayanan Publik Di tengah Efisiensi Anggaran

Oleh : Aditya Chandra )* Efisiensi anggaran menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi tanpa mengorbankan sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah telah memastikan bahwa pemangkasan anggaran akan difokuskan pada aspek-aspek yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Dengan demikian, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan tetap terjaga, sekaligus mendorong efektivitas penggunaan anggaran negara. […]

Continue Reading

Komitmen Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan Tuai Pujian

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Langkah konkret yang diambil Presiden Prabowo Subianto dengan menandatangani empat aturan strategis terkait sistem irigasi, neraca komoditas, pupuk, dan penyuluhan mendapat apresiasi luas. Kebijakan ini diyakini mampu mempercepat pencapaian kemandirian pangan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa aturan baru ini menjadi […]

Continue Reading

Dunia Usaha Dukung Langkah Prabowo-Gibran dalam Meningkatkan Produksi Pangan Nasional

Jakarta – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan pentingnya peran 29 juta UMKM di sektor pertanian dan perikanan saat ini dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang berkomitmen meningkatkan produksi pangan nasional dengan melibatkan dunia usaha, khususnya UMKM. “Dari total UMKM pertanian, 99 persen […]

Continue Reading

Program Swasembada Pangan Prabowo Dapat Pujian Pakar Pertanian

Oleh: Aulia Rahman )* Pemerintahan sedang gigih untuk bisa mencapai target swasembada pangan didukung oleh berbagai pihak. Program swasembada pangan merupakan salah satu Asta Cita yang harus diwujudkan Presiden Prabowo. Salah satu program Asta Cita adalah memantapkan sistem pertahanan dan swasembada pangan di Indonesia. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan program ketahanan pangan agar swasembada pangan […]

Continue Reading

Pentingnya Mendukung Program Swasembada Pangan dan Kebijakan Stop Impor Beras

Oleh : Rivka Mayangsari*) Indonesia, sebagai negara agraris dengan tanah yang subur, memiliki potensi besar untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan potensi pertanian yang luar biasa, Indonesia memiliki peluang besar untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Namun, tantangan besar dalam sektor pertanian telah membuat ketergantungan pada impor pangan menjadi masalah yang terus dihadapi. Kebijakan pemerintah untuk […]

Continue Reading

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga Gas LPG 3KG

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga gas LPG 3 kilogram (kg), meskipun mulai 1 Februari 2025 penjualannya dibatasi. Harga LPG 3 kg di pangkalan resmi tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan hingga saat ini pemerintah belum melakukan perubahan terhadap subsidi […]

Continue Reading

Pemerintah Gencarkan Operasi Pasar Agar Distribusi LPG 3 KG Tepat Sasaran

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan operasi pasar guna memastikan distribusi gas LPG 3 kilogram (kg) berjalan lancar dan tepat sasaran. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg yang dikeluhkan masyarakat di beberapa wilayah, termasuk Jakarta dan Denpasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, menegaskan pemerintah […]

Continue Reading

Instruksi Presiden Prabowo Berikan Kepastian Dalam Distribusi Gas LPG 3 KG

Oleh: Maskun Masnawi *) Pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap berjalan dengan baik dengan mengizinkan pengecer berjualan setelah sebelumnya dilarang per 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan pengawasan distribusi dengan aksesibilitas bagi masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Harian […]

Continue Reading