Apresiasi Langkah Pemerintah Selamatkan Taman Nasional Tesso Nilo dari Aksi Tindakan Ilegal

Oleh: Silvia AP )*   Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki arti strategis dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dengan luas kawasan mencapai lebih dari 80 ribu hektare, taman nasional ini menjadi habitat penting bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk gajah sumatra yang saat ini […]

Continue Reading

Pemerintah Komitmen Lindungi Kawasan Hutan Nasional

  Oleh : Hendra Pangestu )*   Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya yang kuat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim global.   Di tengah tantangan besar yang dihadapi oleh dunia, seperti deforestasi, alih fungsi lahan, dan ancaman kebakaran hutan, langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah […]

Continue Reading

Pemerintah Bentuk Tim Gabungan untuk Lindungi Taman Nasional Tesso Nilo

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam melindungi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan, Riau, yang kian terancam akibat perambahan ilegal. Melalui pembentukan Tim Gabungan Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), negara menunjukkan komitmennya untuk mengembalikan fungsi TNTN sebagai paru-paru dunia dan habitat penting keanekaragaman hayati Sumatra.   Pembentukan Satgas PKH dilakukan berdasarkan […]

Continue Reading

Penolakan Penetapan 1 Juli sebagai HUT TPNPB-OPM Menguat dari Akar Budaya

Oleh: Fransiska Asso *) Di tengah derasnya arus konflik dan narasi separatis yang masih coba dipertahankanoleh segelintir kelompok bersenjata di Papua yang telah meresahkan masyarakatdan menghambat pembangunan di berbagai wilayah, suara damai dari para tokohadat dan agama justru semakin menguat. Penetapan tanggal 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), yang juga dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), telahditolak dengan tegas oleh masyarakat adat Papua. Penolakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merefleksikan keinginan kolektif rakyat Papua untuk meninggalkan masa laluyang penuh luka dan membuka lembaran baru kehidupan yang damai, bersatu, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Narasi kekerasan yang diusung oleh kelompok separatis selama bertahun-tahun kinidinilai semakin kehilangan tempat di hati masyarakat. Masyarakat adat yang menjadifondasi sosial dan budaya Papua telah mengedepankan jalan damai sebagai pilihanutama. Tokoh Adat Papua, Yanto Eluay memegaskan bahwa nilai-nilai luhur dalamadat istiadat Papua tidak pernah mengajarkan kekerasan sebagai saranapenyelesaian konflik. Sebaliknya, semangat musyawarah, saling menghargai, dan menjaga keharmonisan telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dariidentitas masyarakat Papua. Penolakan terhadap peringatan 1 Juli tidak hanya muncul sebagai reaksi spontan, melainkan sebagai bentuk perlawanan budaya terhadap upaya-upaya politisasiidentitas yang bertentangan dengan jati diri Papua. Gerakan separatis dipandangtelah memanfaatkan simbol-simbol kultural […]

Continue Reading

Tokoh Adat Papua Tegaskan Lawan Provokasi Separatis, Serukan Tolak Peringatan 1 Juli

Jayapura – Penetapan 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) kembali menuai penolakan dari tokoh adat Papua. Kali ini, suara lantang datang dari Yanto Eluay, figur sentral masyarakat adat yang menyerukan perdamaian dan menolak keras segala bentuk glorifikasi terhadap gerakan separatis bersenjata. Yanto Eluay menyatakan bahwa peringatan 1 Juli […]

Continue Reading

UU TNI Disusun Secara Transparan dan Libatkan Partisipasi Masyarakat

Oleh: Albert Sianuay )* Reformasi sektor pertahanan nasional Indonesia memasuki babak baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Keberadaan undang-undang ini tidak hanya mencerminkan respons negara terhadap dinamika ancaman global dan domestik yang terus berkembang, tetapi juga menjadi bukti bahwa […]

Continue Reading

Pemerintah Indonesia Tegas Larang Jual Beli Pulau

Oleh : Inge Zinia )* Pemerintah menunjukkan sikap tegas terhadap isu penjualan pulau-pulau kecil di wilayah kedaulatan nasional. Sorotan tajam muncul usai ditemukannya empat pulau di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, yang diiklankan untuk dijual di situs internasional. Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan secara gamblang bahwa tidak ada satu pun pulau di […]

Continue Reading

Aksi Tegas! Pemerintah Blokir 34 Ribu Konten Judi Daring, Komitmen Bersihkan Ruang Digital

*) Oleh: Dimas Permana Fenomena judi daring di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman serius bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga menyasar pada kesehatan mental dan ketahanan keluarga. Di tengah kemajuan teknologi digital, akses terhadap platform perjudian semakin mudah, bahkan menjangkau anak-anak dan remaja. Adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus serta modus baru […]

Continue Reading

Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Tangkap Sindikat Judi Daring

Oleh : Andika Pratama Keberhasilan Kepolisian Daerah Riau dalam membongkar sindikat perjudian daring berskala besar di Kota Pekanbaru patut mendapat apresiasi tinggi. Langkah ini membuktikan bahwa negara hadir dan serius dalam memberantas kejahatan digital yang kian berkembang serta meresahkan masyarakat. Di tengah meningkatnya penyalahgunaan platform teknologi untuk kegiatan ilegal, keberhasilan ini menjadi sinyal kuat bahwa […]

Continue Reading

Penyusunan UU TNI Penuhi Mekanisme Perundang-Undangan dan Partisipasi Publik

Oleh : Gavin Asadit )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kini telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah dan DPR menyatakan proses revisi telah mengikuti mekanisme pembentukan perundang-undangan secara formal. Namun, sebagian kecil elemen masyarakat sipil dan akademisi mengungkapkan […]

Continue Reading