RKUHAP Mewujudkan Peradilan yang Lebih Transparan dan Akuntabel

Oleh: Kristian Romero Tampubolon )* Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini berada di fase kritis menjelang berlakunya KUHP baru pada Januari 2026. Dengan momentum ini, kebutuhan untuk menyelaraskan hukum acara pidana menjadi semakin mendesak. Pemerintah menyadari harapan besar publik agar revisi ini tidak sekadar mengubah ketentuan hukum, tetapi juga membangun sistem peradilan yang […]

Continue Reading

Pembahasan RKUHAP Dilakukan Terbuka dan Transparan

Oleh: Raka Mahadewa )* Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai babak penting dengan dibahasnya RKUHAP secara terbuka dan inklusif. Upaya ini bukan sekadar rutinitas legislasi, melainkan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. RKUHAP hadir sebagai pembaruan menyeluruh terhadap sistem hukum acara pidana, yang telah […]

Continue Reading

BPS Konsisten Gunakan Standar Nasional, Data Kemiskinan Tetap Kredibel

Oleh : Eka Kurniawan )* Perbedaan angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia beberapa waktu terakhir menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebagian publik sempat kaget saat melihat laporan Bank Dunia yang menyebut angka penduduk miskin di Indonesia melonjak hingga 194,6 juta jiwa. Angka ini sangat berbeda dibanding data resmi BPS […]

Continue Reading

Soal Beda Data Kemiskinan, BPS: Kami Gunakan Standar Nasional

Jakarta – Perbedaan data jumlah penduduk miskin antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan kedua lembaga. BPS menegaskan bahwa perbedaan angka tersebut tidak berarti data salah, melainkan karena masing-masing menggunakan acuan garis kemiskinan yang berbeda. Bank Dunia mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa. Kenaikan […]

Continue Reading

Beda Metode, Data Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Tidak Bisa Disamakan

Jakarta – Perbedaan data jumlah penduduk miskin antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia memicu perhatian publik. Namun, BPS menegaskan bahwa perbedaan tersebut semata-mata disebabkan oleh penggunaan metodologi yang berbeda, khususnya dalam hal standar garis kemiskinan yang digunakan. Bank Dunia baru-baru ini merilis data yang menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa. […]

Continue Reading

Mengokohkan Sekolah Rakyat Lewat Pendekatan Holistik

Oleh: Anik Tuniaty *) Program Sekolah Rakyat yang baru saja diresmikan pemerintah kembali menunjukkan kapasitasnya tidak hanya dalam menyediakan akses pendidikan, tetapi juga dalam mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan psikologis siswa. Beberapa kritik mencuat terkait kabar beberapa anak yang memilih kembali ke rumah karena kendala adaptasi, bahkan terpapar sakit ringan. Namun, alih-alih menjadi tanda kegagalan, fenomena […]

Continue Reading

Sekolah Rakyat, Ikhtiar Nyata Pemerintah Hapus Ketimpangan Sosial Anak Bangsa

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai keluhan kesehatan siswa Sekolah Rakyat sebagai bentuk kegagalan program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa semua proses penerimaan siswa dilakukan dengan persetujuan orang tua dan berdasarkan hasil seleksi kesehatan. “Tidak ada yang dipaksa. Semua atas izin orang tua, dan melalui seleksi. Sekolah Rakyat […]

Continue Reading

Sekolah Rakyat Disambut Hangat, Kesehatan Siswa Jadi Prioritas

Bogor – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan hasil positif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, penerimaan siswa dilakukan secara terbuka dan hanya setelah mendapat persetujuan penuh dari orang tua. Jadi tidak ada yang dipaksa. Semua melalui proses dialog dan persetujuan, ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, usai makan malam bersama siswa SRMP 10 Bogor. […]

Continue Reading

Judi Daring Tak Hanya Merugikan Finansial, Tapi Juga Merusak Relasi Keluarga

Oleh: Kindi Setiawan )* Fenomena judi daring yang kian masif telah menimbulkan keprihatinan luas di tengah masyarakat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian materi, tetapi juga menimbulkan keretakan relasi keluarga, kehancuran moral, bahkan mendorong tindakan kriminal dalam lingkup domestik. Pemerintah pun terus memperkuat upaya pemberantasan praktik ini, sejalan dengan dorongan dari berbagai tokoh dan lembaga. […]

Continue Reading

Pemerintah Hadir dengan Solusi, Fakta Membantah Narasi Indonesia Cemas

Oleh: Kurnia Sandi )* Adanya penyebaran narasi tagar #IndonesiaCemas yang mendominasi media sosial akhir-akhir ini nyatanya hanya semakin menambah kepanikan yang semu bahkan sama sekali tanpa dasar faktual. Alih-alih bahwa narasi yang sama sekali tidak berdasar dan tidak ada datanya tersebut terjadi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru telah menghadirkan berbagai macam solusi […]

Continue Reading