Month: July 2025

Jakarta – Upaya menghadirkan pendidikan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat kini makin nyata melalui pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung kegiatan Sekolah Rakyat jenjang SMA di Balai Pengembangan Kompe-tensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN), Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi […]

JAKARTA – Pemerintah secara aktif menetapkan sasaran strategis agar 100 Sekolah Rakyat tahap awal dapat diselesaikan pada akhir Juli 2025 sebagai wujud komitmen dalam pemerataan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 63 sekolah telah mulai beroperasi sejak pertengahan bulan, sementara 37 lainnya ten-gah dalam proses renovasi dan dijadwalkan selesai dalam waktu dekat. Target ini disampaikan langsung oleh […]

Oleh: Arman Panggabean )* Dalam rangka mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan sosial, pendirian Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia mendapat respons positif dari berbagai pihak sebagai solusi konkret terhadap tantangan akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menyentuh akar persoalan pendidikan, tetapi juga berupaya memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan daya saing […]

Oleh: Moeini Syakir *) Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata harapan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa harus menghadapi kendala biaya. Kehadirannya bukan sekadar program biasa, melainkan langkah konkret pemerintah dalam menjawab permasalahan kesenjangan pendidikan yang selama ini masih dirasakan banyak kalangan. Lewat Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya menghadirkan […]

Oleh : Loa Murib Pembangunan ekonomi di Papua tidak hanya harus menjangkau kota-kota besar, tetapi juga menyentuh akar rumput di tingkat kampung dan kelurahan. Dalam konteks ini, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis yang patut diapresiasi. Koperasi desa bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan wadah pemberdayaan masyarakat yang mampu menumbuhkan kemandirian, membuka […]

Oleh: Marina Sudrajat *) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai bagian dari agenda reformasi sistem peradilan pidana. Pembaruan ini bertujuan menyesuaikan perangkat hukum acara pidana dengan perkembangan kebutuhan hukum, dinamika masyarakat, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Prosesnya dirancang agar berjalan terbuka dan inklusif, […]

Oleh: Rivka Mayangsari*) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukanlah buah pemikiran eksklusif segelintir elite politik, melainkan hasil dari proses panjang yang terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Dalam upaya membenahi sistem hukum acara pidana di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RKUHAP dijalankan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan […]

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menjadikan proses legislasi sebagai ruang dialog terbuka yang inklusif dan akuntabel. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa seluruh proses penyusunan RKUHAP dilakukan secara transparan dan dapat dipantau langsung oleh publik melalui kanal resmi milik […]