Pengadilan Militer Dinilai Tepat untuk Kasus Kekerasan Air Keras

Oleh: Ilham Rizky Ananta Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus dinilai telah berada pada jalur yang tepat dengan tetap ditangani melalui mekanisme peradilan militer. Hal ini seiring dengan belum ditemukannya keterlibatan pihak sipil dalam perkara tersebut, sehingga kewenangan hukum masih sepenuhnya berada dalam lingkup militer. Pemerintah pun menekankan pentingnya proses hukum yang […]

Continue Reading

Penanganan Kasus Air Keras Melalui Pengadilan Militer Dinilai Solutif

Oleh: Dimas Alfarizi Rahman Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus kembali menjadi sorotan publik di tengah dinamika penegakan hukum yang ditempuh melalui mekanisme peradilan militer. Langkah ini dinilai sejumlah kalangan sebagai solusi yang tepat untuk memastikan proses hukum berjalan profesional, terukur, dan sesuai dengan kewenangan institusi yang terlibat, terutama karena dugaan keterlibatan […]

Continue Reading

Penanganan Kasus Air Keras Melalui Peradilan Militer Dipastikan Transparan

Jakarta — Penanganan kasus penyiraman air keras berjalan melalui mekanisme peradilan militer dengan penekanan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses hukum telah memasuki tahap lanjutan setelah penetapan tersangka dan penahanan terhadap sejumlah oknum aparat yang diduga terlibat. Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto memastikan penanganan kasus […]

Continue Reading

Proses Peradilan Militer Ditekankan untuk Jamin Keadilan Kasus Air Keras

Jakarta – Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menunjukkan komitmen kuat negara dalam memastikan keadilan ditegakkan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tahapan hukum yang kini memasuki proses peradilan menjadi bukti bahwa sistem penegakan hukum berjalan secara pasti dan terarah, sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh warga […]

Continue Reading

MBG dan Peran Strategis dalam Menggerakkan Ekonomi Desa

Oleh : Nanda Syahrial Putri )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menegaskan posisinya sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki daya ungkit signifikan dalam menggerakkan ekonomi desa secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, MBG menjadi instrumen terpadu yang menghubungkan aspek pemenuhan gizi dengan pemberdayaan ekonomi lokal, […]

Continue Reading

MBG dalam Perspektif Pembangunan SDM dan Ekonomi Desa Berkelanjutan

Oleh : Andhika Rachma Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi salah satu kebijakan yang banyak diperbincangkan karena dampaknya yang terasa langsung di tengah masyarakat. Tidak hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, program ini perlahan menunjukkan perannya sebagai penggerak perubahan, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menghidupkan ekonomi desa. Dengan pendekatan yang lebih menyentuh […]

Continue Reading

MBG Didorong sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi Desa Berbasis Pangan

Riau – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi desa berbasis pangan. Program ini dinilai mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan melibatkan petani, peternak, serta pelaku usaha kecil di desa. Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin mengatakan bahwa […]

Continue Reading

MBG Dorong Pertumbuhan Ekonomi Desa melalui Penguatan Sektor Pangan

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menegaskan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa melalui penguatan sektor pangan nasional. Selain meningkatkan kualitas gizi generasi muda, program ini juga menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif di pedesaan. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai bahwa penguatan sektor pangan menjadi […]

Continue Reading

Sanksi Tegas untuk Platform Pelanggar PP Tunas Didukung Publik

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi anak di ruang digital melalui penerapan sanksi tegas bagi platform yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari publik, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap paparan konten digital yang tidak sesuai bagi anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan […]

Continue Reading

Revitalisasi Pendidikan sebagai Jalan Menuju Layanan Bermutu

*) Oleh: Yoga Prasetyo Revitalisasi pendidikan telah menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah dinamika global yang semakin kompetitif, sistem pendidikan nasional dituntut tidak hanya mampu memperluas akses, tetapi juga memastikan mutu layanan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang menempatkan revitalisasi […]

Continue Reading