Jaga Kedamaian Papua, Pemuda Adat Tabi Dukung Pembangunan Berkelanjutan

Papua — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura, Frank Reynold Tjoe, mengajak seluruh elemen masyarakat di Tanah Papua menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. Frank menyampaikan dukungan terhadap pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah Kota Jayapura, kabupaten, hingga Pemerintah Provinsi Papua, dalam menjaga […]

Continue Reading

Stabilitas Jadi Kunci Papua Maju, Pemuda Adat Tabi Serukan Persatuan dan Pembangunan

Jayapura – Stabilitas keamanan menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan di Tanah Papua. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura Frank Reynold Tjoe menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap pemerintah di berbagai tingkatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut Frank, situasi yang aman akan memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk […]

Continue Reading

Ketua DPW PPAT Dukung Pemerintah Jaga Keamanan dan Percepat Pembangunan di Papua

JAYAPURA — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura, Frank Reynold Tjoe, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pemerintah di berbagai tingkatan dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di Tanah Papua. Menurutnya, kondisi yang aman merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Saya secara pribadi memberi dukungan secara […]

Continue Reading

Pemuda Adat Tabi Dukung Stabilitas dan Pembangunan Papua

Jayapura – Pemuda Adat Tabi menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di Tanah Papua sebagai bagian penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut menjadi wujud partisipasi pemuda dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Presidium Pemuda Adat Tabi (PPAT) Kota Jayapura, Frank […]

Continue Reading

Pemerintah Alokasikan Asuransi Petani untuk Perkuat Ketahanan Pangan

JAKARTA – Di tengah ancaman krisis iklim global dan anomali cuaca yang berdampak luas pada sektor pertanian, pemerintah mengambil langkah sigap untuk memastikan stabilitas pasokan pangan nasional. Melalui Kementerian Pertanian (Kementan), pemerintah secara resmi mengalokasikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang mencakup 100.000 hektare lahan persawahan. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran nyata negara dalam […]

Continue Reading

Lindungi Petani dari Gagal Panen, Pemerintah Siapkan AUTP 100 Ribu Hektare

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk melindungi petani dan melindungi 100 ribu hektare lahan pertanian pada 2026. Program asuransi pertanian menjadi langkah antisipatif menghadapi risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Amran) menegaskan perlindungan petani melalui asuransi menjadi bagian dalam menjaga […]

Continue Reading

Jaga Produksi Pangan, Pemerintah Perkuat Asuransi bagi Petani

Oleh : Catur Ronggo*) Ketahanan pangan nasional pada akhirnya bertumpu pada kemampuan petani untuk terus menanam dan memanen. Karena itu, ketika risiko gagal panen meningkat akibat kekeringan, banjir, maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), perlindungan melalui asuransi menjadi bagian penting dari strategi menjaga ketersediaan pangan. Dalam konteks inilah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) semakin relevan, […]

Continue Reading

Asuransi Petani, Langkah Pemerintah Menjaga Produksi dan Ketahanan Pangan

Oleh : Radjiman Arif*) Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga oleh kemampuan melindungi petani dari risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha tani. Perubahan cuaca, kekeringan, banjir, hingga serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dapat menyebabkan gagal panen dan menghilangkan modal petani. Karena itu, asuransi petani menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan […]

Continue Reading

Wajib Halal Oktober 2026, Momentum Menata Ekosistem UMKM yang Makin Kuat

Oleh: Zhafran Goldwin)* Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal secara penuh pada 18 Oktober 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam penguatan ekosistem jaminan produk halal di Indonesia. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan regulasi, tetapi juga mencakup perlindungan konsumen, kepastian usaha, tata kelola produksi, hingga peluang pengembangan pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil […]

Continue Reading

Pemerintah Perkuat Self-Declare untuk Bantu UMKM Penuhi Sertifikasi Halal

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang direncanakan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Salah satu kemudahan yang terus didorong adalah skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah akan menyiapkan […]

Continue Reading