Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti 17+8 Tuntutan Rakyat yang muncul sejak aksi demonstrasi akhir Agustus 2025.
Sejumlah pejabat dengan tegas menyampaikan sikap resmi pemerintah bahwa suara masyarakat merupakan amanat yang wajib dihormati
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan P
