Oleh : Abdul Razak)*
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilalui dengan pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah survei nasional mencatat tingkat pengenalan, persepsi kebermanfaatan, dan dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan program tersebut. Temuan ini sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan, memperkuat keamanan pangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Hasil survei Poltracking Indonesia menempatkan MBG sebagai program prioritas pemerintah yang paling banyak dirasakan manfaatnya, dengan perolehan 29,6 persen responden. Angka tersebut melampaui Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 11,4 persen dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 9,6 persen. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menjelaskan bahwa MBG masih menjadi program prioritas yang dinilai paling bermanfaat oleh masyarakat.
Tingkat pengenalan program ini juga tergolong tinggi. Sebanyak 92,4 persen responden Poltracking mengetahui MBG, sementara 62,8 persen menyatakan terdapat anggota keluarga yang telah menerima manfaatnya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa jangkauan program telah membentuk pengalaman langsung bagi sebagian masyarakat, sehingga penilaian publik tidak hanya didasarkan pada sosialisasi, tetapi juga pada interaksi dengan pelaksanaan kebijakan.
Gambaran serupa tercermin dalam survei Adidaya Institute. Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha Budiarto, menyampaikan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 60,3 persen dalam survei yang dilakukan pada September 2026. Angka kepuasan tersebut meningkat menjadi 90,7 persen ketika pertanyaan diarahkan kepada responden yang merasakan dampak 17 program unggulan pemerintah. Menurut Rahman, MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih turut memengaruhi persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Adidaya Institute juga mencatat bahwa 93,4 persen responden mengenal program MBG. Sebanyak 66,5 persen menilai program tersebut memberikan manfaat nyata, 69,9 persen menyatakan setuju, dan 58,2 persen menilai program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, 63,0 persen responden mengakui dampak langsung MBG bagi keluarga, sedangkan 63,4 persen meyakini program tersebut berkontribusi terhadap perbaikan gizi. Dukungan terhadap keberlanjutan program mencapai 61,6 persen.
Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menilai tingginya pengenalan dan dukungan publik menempatkan MBG sebagai salah satu wajah utama program pemerintah. Ia menjelaskan bahwa kelompok berpendapatan Rp2 juta hingga Rp4 juta memberikan penilaian positif tertinggi terhadap dampak MBG. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa program tersebut berpotensi menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan bergizi.
Meski demikian, persepsi positif tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan. Survei Poltracking mencatat tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan MBG sebesar 47,4 persen, sementara ketidakpuasan mencapai 49,5 persen di antara responden yang mengetahui program tersebut. Keluhan mencakup ketidakcocokan menu lauk sebesar 26,2 persen, kasus keracunan makanan sebesar 20,3 persen, serta mutu rasa dan kandungan gizi yang dinilai kurang sebesar 16,5 persen. Data tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara penerimaan terhadap tujuan program dan pengalaman masyarakat dalam pelaksanaannya.
Dalam perspektif kebijakan publik, kesenjangan tersebut perlu ditangani melalui penguatan standar operasional, pengawasan distribusi, dan evaluasi kualitas makanan. Manfaat program akan sulit dipertahankan apabila penerima menghadapi persoalan keamanan pangan atau menu yang tidak sesuai kebutuhan. Karena itu, keberhasilan MBG harus diukur tidak hanya melalui jumlah penerima dan tingkat popularitas, tetapi juga melalui konsistensi mutu, kecukupan gizi, keamanan konsumsi, serta ketepatan sasaran.
Ahmad Fadhli menempatkan tata kelola sebagai persoalan utama dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah. Sebanyak 28,2 persen responden menyoroti tata kelola, disusul sosialisasi sebesar 19,8 persen dan anggaran sebesar 18,3 persen. Sementara itu, 9,8 persen menyebut korupsi sebagai persoalan utama. Untuk merespons tantangan tersebut, Fadhli merekomendasikan pemeriksaan berkala terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), transparansi anggaran, pembentukan saluran khusus penanganan krisis MBG, serta pelibatan peternak, nelayan, dan UMKM lokal. Ia juga mendorong pembukaan dasbor anggaran MBG pada setiap SPPG, publikasi hasil audit secara berkelanjutan, dan penegakan hukum terhadap mitra yang melanggar ketentuan.
Dalam aspek kelembagaan, Adidaya Institute mencatat 52,9 persen responden meyakini Badan Gizi Nasional (BGN) mampu mengelola MBG dengan baik. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Kepala BGN Sudaryono mencapai 68,8 persen, sedangkan kepercayaan terhadapnya sebesar 76,1 persen. Menurut Fadhli, penguatan kepercayaan tersebut perlu diikuti pembenahan tata kelola agar keyakinan masyarakat sejalan dengan kualitas pelayanan di lapangan.
Sementara itu, survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 65,2 persen. Pengamat politik, Bawono Kumoro menilai angka tersebut menunjukkan optimisme publik masih terjaga, antara lain karena bantuan sosial dan MBG menghadirkan dampak yang dapat dirasakan langsung. Namun, ia mengingatkan bahwa harga kebutuhan pokok dan keterbatasan lapangan kerja tetap menjadi persoalan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Catatan tersebut sejalan dengan evaluasi Rahman Toha Budiarto yang menilai kabinet Merah Putih masih perlu meningkatkan profesionalisme. Sebanyak 46,5 persen responden menilai kabinet belum bekerja secara profesional, sedangkan 38,5 persen memberikan penilaian sebaliknya. Rahman menegaskan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program, memperbaiki pelayanan, dan menghadirkan kebijakan yang lebih nyata serta berpihak kepada masyarakat.
Dengan demikian, survei menunjukkan bahwa MBG memiliki modal sosial berupa pengenalan luas, pengalaman penerima manfaat, dan dukungan terhadap keberlanjutan program. Tantangan berikutnya ialah memastikan manfaat tersebut berlangsung secara konsisten melalui keamanan pangan, transparansi anggaran, pengawasan yang terukur, dan pelibatan ekonomi lokal. Keberhasilan MBG pada akhirnya tidak cukup ditentukan oleh tingginya persepsi positif, melainkan oleh kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui hasil yang nyata, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
)* Analis Kebijakan
