Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

Oleh: Samhaji Syukur *) Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah […]

Continue Reading

Satgas Gempa NTT Dikawal hingga Fase Darurat Beralih ke Rehabilitasi

Jakarta – Penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dikawal agar berjalan cepat sejak masa tanggap darurat hingga memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengawalan dilakukan untuk memastikan bantuan, layanan kesehatan, hunian sementara, dan pemulihan infrastruktur menjangkau seluruh wilayah terdampak. Satgas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI telah meninjau langsung lokasi terdampak gempa berkekuatan […]

Continue Reading

Pemerintah Perkuat Satgas Terpadu Percepat Penanganan Gempa NTT

Jakarta – Pemerintah memperkuat pembentukan satuan tugas terpadu untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Satgas akan menjadi pusat koordinasi pendataan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan ke titik pengungsian yang tersebar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan keberadaan satgas diperlukan […]

Continue Reading

Bersama Membawa Bantuan dan Harapan Bagi Penyintas Gempa NTT

Oleh: Servatius Yosef *) Bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang menguncang berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Sikka, hingga kawasan Kepulauan Flores Nusa Tenggara Timur telah menyisakan duka mendalam sekaligus memanggil kesadaran kemanusiaan kolektif bangsa. Di tengah masa-masa krisis yang menguji ketahanan sosial masyarakat, kepemimpinan pemerintah dan kebersamaan seluruh elemen bangsa hadir […]

Continue Reading

Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Jadi ASN Pusat Mulai 2027

Jakarta – Pemerintah memastikan guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan status kepegawaian guru sekaligus upaya memberikan kepastian bagi tenaga pendidik yang selama ini masih berstatus paruh waktu. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip […]

Continue Reading

Guru PPPK Dialihkan Jadi ASN Pusat, Pemerintah Perkuat Kualitas Pendidikan Nasional

JAKARTA — Pemerintah bersama DPR RI menyepakati perubahan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat. Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola tenaga pendidik, memberikan kepastian status kepegawaian, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut telah mempertimbangkan aspek […]

Continue Reading

Menjawab Harapan Guru PPPK melalui Reformasi Status Kepegawaian

Oleh: Samian Latif *) Langkah pemerintah dalam merumuskan skema baru status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa kepastian bagi tata kelola pendidikan nasional. Kebijakan ini memberikan jaminan karier yang lebih terarah bagi ratusan ribu tenaga pendidik di seluruh daerah. Keputusan untuk membuka jalur pengangkatan guru berstatus paruh waktu menjadi penuh waktu, yang disusul […]

Continue Reading

Guru PPPK Jadi ASN Pusat : Langkah Berani Pemerintah Perkuat Pendidikan

Oleh: Dadang Suparna *) Keputusan pemerintah untuk mengalihkan status kepegawaian serta beban penganggaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat merupakan perubahan struktural yang signifikan dalam sistem tata kelola pendidikan Indonesia. Kebijakan ini menyentuh akar persoalan ketimpangan kemampuan keuangan yang kerap terjadi antardaerah, sekaligus berfungsi sebagai […]

Continue Reading

KDMP Hadirkan Ekosistem Ekonomi Desa, dari Distribusi hingga Penyerapan Produk

JAKARTA – Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menunjukkan progres yang semakin nyata dan dinilai berpotensi memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di tingkat desa. Percepatan pembangunan fisik koperasi menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam menghadirkan pusat kegiatan ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai target pemerintah untuk mencapai […]

Continue Reading

KDMP Hadirkan Distribusi Lebih Efisien, Daya Beli Masyarakat Desa Menguat

JAKARTA — Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai berpotensi memperkuat daya beli masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru di tingkat desa. Penguatan tersebut didukung pembangunan infrastruktur koperasi yang terus berjalan serta fungsi KDMP sebagai jalur distribusi barang bersubsidi dan penyerapan produk masyarakat. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengatakan pembangunan KDMP merupakan bagian […]

Continue Reading