Oleh : Revan Ananda )* Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkotika, hingga kejahatan terorganisasi. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang lebih efektif, pembahasan RUU ini perlu dikawal secara rasional, objektif, dan berdasarkan prinsip negara hukum. Perdebatan […]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola distribusi barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem distribusi yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat. “Koperasi Desa Merah Putih menjadi […]

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut. Selama ini, berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa hukuman pidana saja sering kali belum cukup memberikan efek jera apabila aset hasil kejahatan masih dapat dinikmati oleh pelaku maupun […]

JAKARTA – DPR RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tetap berproses dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Kepastian tersebut sekaligus meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai isu penolakan pembahasan RUU tersebut oleh DPR RI. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa hingga kini […]

Oleh: Rajendra Salim (* Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu terobosan penting pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi desa yang lebih berkeadilan, produktif, dan berpihak kepada rakyat. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta. Presiden mengambil keputusan strategis agar seluruh barang bersubsidi […]

Oleh : Abdul Razak)* Unjuk rasa merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan publik. Kehadiran ruang demokrasi tersebut menjadi indikator bahwa negara memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan […]

Oleh: Bara Winatha*) Demokrasi Indonesia terus berkembang seiring semakin matangnya kehidupan politik nasional. Perbedaan pandangan, pilihan politik, maupun kepentingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi yang sehat. Namun, seluruh perbedaan tersebut memerlukan kedewasaan dalam menyikapinya agar tidak berubah menjadi konflik yang merusak persatuan bangsa. Dalam konteks inilah, pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya […]

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh elemen bangsa, khususnya para elite politik, untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia dengan mengedepankan persatuan dan sikap saling menghormati. Kepala Negara menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi, namun tidak boleh berkembang menjadi tindakan anarkis ataupun upaya memecah belah persatuan nasional. Presiden Prabowo menekankan […]