Pemerintah Gencar Lakukan Sosialisasi Rumah Subsidi Bagi Kelompok Pekerja dan ASN

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menggencarkan sosialisasi program rumah subsidi bagi kelompok pekerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Asisten Manajer Pemasaran Pembiayaan Program BP Tapera, Berdi Dwijayanto mengatakan, program […]

Continue Reading

Pemerintah Buka Peluang Penambahan Kuota Rumah Subsidi untuk Kesejahteraan Rakyat

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini sejalan dengan fokus pembangunan nasional yang menempatkan perumahan sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah subsidi bukan hanya menjadi solusi konkret bagi keterbatasan daya beli masyarakat dalam memiliki […]

Continue Reading

Presiden Prabowo Perluas Cakupan Rumah Subsidi, Wujudkan Hunian Layak Bagi Generasi Muda

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat. Di tahun 2025, program rumah subsidi bukan lagi sekadar wacana, tapi telah menjelma menjadi solusi nyata bagi ratusan ribu keluarga Indonesia. Dengan target ambisius 220 ribu unit rumah, yang ditingkatkan menjadi 350 ribu unit hingga akhir tahun, negara hadir […]

Continue Reading

Pemerintah Hadir, Rumah Subsidi Layak Jadi Kenyataan

Oleh : Umar Adi Susanto )* Pemerintah terus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui program rumah subsidi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Upaya ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepemilikan rumah masih menjadi tantangan besar bagi jutaan keluarga Indonesia, terutama mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, […]

Continue Reading

Pemerintah Gencarkan Kolaborasi untuk Lindungi Pekerja Migran dari Praktik TKI Ilegal

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat terjalinnya kolaborasi secara lintas sektor untuk dapat melindungi para pekerja migran Indonesia dari adanya praktik TKI ilegal dan perdagangan manusia. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran memerlukan sebuah kerja sama yang solid dari berbagai pihak. “Kita […]

Continue Reading

Pemerintah Siapkan Langkah Konkret Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai macam langkah yang konkret untuk dapat semakin meningkatkan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mengenai hal tersebut, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang perlindungan buruh migran. […]

Continue Reading

Jaminan Perlindungan Pekerja Migran sebagai Strategi Pembangunan SDM Berkeadilan

Oleh : Dendy Prasetya )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mempertegas bagaimana komitmen kuatnya dalam memastikan terwujudnya pembangunan sumber daya manusia sehingga bisa berjalan secara berkeadilan dan merata di seluruh pelosok Tanah Air. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah konkret yang terlihat pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) […]

Continue Reading

Bukan hanya Perlindungan, Pemerintah Gencarkan Pemberdayaan Pekerja Migran

Oleh : Rahayu Kirani )* Pemerintah mempertegas komitmennya untuk senantiasa menghadirkan suatu kebijakan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan semata, tetapi juga pada pemberdayaan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terkait hal itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menilai bahwa Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu contoh provinsi yang berhasil menempatkan diri […]

Continue Reading

Pepera 1969 Bukti Final Papua Bagian dari NKRI

Oleh: Maria Wanimbo* Papua adalah bagian sah dan tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fakta ini tidak lahir dari klaim sepihak, melainkan melalui proses historis dan hukum yang telah diakui secara internasional. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 merupakan tonggak utama dalam proses tersebut. Diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pepera menjadi […]

Continue Reading

Pepera 1969 Menegaskan Papua Sah Bagian dari NKRI

Oleh : Melianus Yikwa )* Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan status tersebut tidak lahir dari manipulasi sepihak ataupun tindakan koersif. Sebaliknya, posisi Papua dalam NKRI lahir melalui tahapan historis, yuridis, dan politik yang sesuai dengan norma internasional. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 menjadi tonggak penting yang membuktikan […]

Continue Reading