Pepera 1969 Tegaskan Papua Sah Bagian dari NKRI dan Diakui Dunia Internasional

Papua– Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 menjadi tonggak sejarah yang menegaskan Papua sebagai bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan Pepera di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi bukti kuat bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia bukanlah hasil klaim sepihak, melainkan melalui proses legal dan diplomasi yang diakui secara internasional. Pegiat sejarah […]

Continue Reading

PEPERA 1969 Bukti Sah Integrasi Papua ke Indonesia

Jayapura – Integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali ditegaskan sebagai sah secara hukum dan diakui secara internasional. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 merupakan tonggak utama dalam proses tersebut, sesuai dengan amanat Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda. Proses PEPERA berlangsung dari 14 Juli hingga 4 Agustus 1969 sebagai […]

Continue Reading

Pemerintah Tegaskan Penempatan Sekretariat Papua Bukan Kantor Tetap Wapres

Oleh: Melianus Tabuni )* Pemerintah kembali menegaskan bahwa kehadiran Sekretariat Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BK Papua) di Jayapura bukan berarti Wakil Presiden akan berkantor tetap di Papua. Penempatan ini adalah strategi kelembagaan yang bersifat administratif untuk mendekatkan layanan dan mempercepat proses pembangunan di Papua secara lebih nyata, sekaligus menepis spekulasi publik yang […]

Continue Reading

Wapres Gibran Fokus Tangani Papua, Komitmen Pemerintah Tuntaskan Masalah Papua

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani berbagai persoalan di Papua melalui langkah strategis penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai koordinator percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Penugasan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun Papua secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi atas kabar yang sempat berkembang […]

Continue Reading

Pemerintah Tegaskan Wapres Tidak Pindah ke Papua, Hanya Sekretariat Badan Khusus

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan di Papua dengan menghadirkan kesekretariatan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang kini resmi berkantor di Jayapura. Penempatan kantor ini bukan berarti Wakil Presiden akan berkantor tetap di Papua, melainkan menunjang efektivitas kerja badan khusus yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi […]

Continue Reading

KBRI Tokyo Kawal Pembenahan Sistem PMI Magang di Jepang

Jakarta – Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Judha Nugraha, menegaskan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo telah memberikan pendampingan hukum menyeluruh bagi tiga WNI magang yang overstay dan tersandung kasus perampokan di Prefektur Ibaraki, Jepang. Judha menyampaikan bahwa Bayu Rudialto (34), Nanda Arif Rianto (33), dan Jaka Sandra (23) saat ini ditahan oleh […]

Continue Reading

Pemerintah Dorong Pembenahan Sistem Penempatan PMI Magang ke Jepang

Jakarta – Menteri P2MI Abdul Kadir Karding kembali menyuarakan urgensi regulasi pekerja magang ke luar negeri agar semua calon pemagang terdaftar resmi sebagai PMI legal. Pernyataan ini muncul pasca-kasus tiga WNI magang yang overstay dan diduga terlibat perampokan di Jepang, yang memicu kekhawatiran atas perlindungan dan citra Indonesia di negara tujuan. Menurut Karding, sejak awal […]

Continue Reading

Magang Profesional: Langkah Tegas Pemerintah Reformasi Sistem untuk Perlindungan PMI

Oleh: Landres Octav Pandega *) Kasus tiga WNI magang yang overstay dan diduga terlibat perampokan di Prefektur Ibaraki, Jepang, menjadi cermin kelemahan serius dalam tata kelola penempatan pekerja magang kita. Bayu Rudialto (34), Nanda Arif Rianto (33), dan Jaka Sandra (23) kini menghadapi proses hukum setelah izin tinggal mereka habis. Sementara Kementerian P2MI dan KBRI Tokyo bergerak […]

Continue Reading

Tegas! Pemerintah Cabut Hak Bansos Penerima yang Bermain Judi Daring

*) Oleh : Andi Mahesa Di tengah upaya negara membantu warganya keluar dari jerat kemiskinan lewat program bantuan sosial (bansos), ironi justru menyeruak. Ratusan ribu penerima bansos tercatat aktif berjudi daring. Tak tanggung-tanggung, nilai deposit mereka di sejumlah akun judi daring mencapai hampir Rp1 triliun. Fakta mencengangkan ini diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi […]

Continue Reading

Distribusi Tukin Per Bulan Wujud Peningkatan Kesejahteraan Dosen

Oleh: Rendra Prakoso *) Pemerintah mulai merealisasikan kebijakan distribusi tunjangan kinerja (tukin) secara bulanan bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi sistem penggajian di sektor pendidikan tinggi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen sekaligus mendorong perbaikan kinerja akademik. Pada Juli 2025, pencairan tukin untuk periode […]

Continue Reading