JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengerahan personel gabungan, operasi pemadaman darat dan udara, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut menjadi perhatian utama menyusul meningkatnya titik panas di sejumlah wilayah, terutama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, di tengah kondisi cuaca panas dan relatif kering.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai upaya penanganan, meskipun kondisi lapangan menghadirkan tantangan tersendiri. Dalam keterangannya, Dudung menjelaskan bahwa pemerintah juga menggelar koordinasi lintas instansi untuk mengevaluasi kendala teknis dan memperkuat langkah operasional.
“Penanganan-penanganan ini tidak tidak seperti apa yang kita bayangkan seakan-akan pemerintah ini tidak berbuat. Upaya-upaya itu sudah dilaksanakan,” tegas Dudung.
Ia mengakui luasnya kawasan terdampak dan sulitnya medan menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Dudung juga menyebut 97 perusahaan di wilayah Sumatera dan Kalimantan telah masuk proses hukum lebih lanjut terkait persoalan karhutla.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan penanganan kebakaran yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Saya rasa pemerintah pasti akan bekerja maksimal untuk melakukan itu ya,” ujar Supratman.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah mengerahkan 60.177 personel gabungan untuk mendukung pemadaman di enam provinsi terdampak. Operasi darat diperkuat dengan penggunaan helikopter dan pesawat untuk menjatuhkan air melalui metode water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca guna membantu memicu pertumbuhan awan hujan.
“Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,” kata Teddy.
Tantangan penanganan masih terlihat dari perkembangan cuaca terbaru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 20 Oktober mencatat peningkatan titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kondisi ini mempertegas pentingnya pemantauan serta pencegahan kebakaran secara berkelanjutan.
Selain pemadaman, keterlibatan masyarakat dalam menghindari pembakaran lahan dan melaporkan titik api sejak dini menjadi bagian penting dari upaya bersama. Dengan penguatan koordinasi, penegakan hukum, dan pengerahan sumber daya secara terukur, pemerintah terus mendorong penanganan karhutla agar semakin efektif demi melindungi lingkungan, kesehatan warga, dan keselamatan masyarakat.***
