Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan koordinasi lintas instansi, percepatan pemadaman, serta evaluasi operasi di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran, mengurangi dampak asap, dan melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
Upaya penanganan dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. Sinergi tersebut diperlukan agar pengerahan personel, peralatan pemadaman, dan dukungan operasional dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan setiap wilayah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak agar langkah yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah,” ujar Kristomei
Menurutnya, koordinasi perlu disertai evaluasi berkala untuk memastikan personel dan peralatan yang dikerahkan benar-benar efektif menekan jumlah titik api dan luas lahan terbakar. Pembentukan posko operasi bersama, pembagian tanggung jawab wilayah, serta pemetaan kebutuhan lapangan menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan.
Selain pemadaman langsung, pemerintah juga memperkuat patroli, deteksi dini, pemeriksaan titik panas, dan upaya mencegah api kembali menyala. Dukungan operasi darat dan udara dilakukan sesuai kebutuhan, sementara penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang terbukti sengaja membakar lahan atau menyebabkan kebakaran akibat kelalaian.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani menekankan pentingnya dukungan informasi iklim dan cuaca berbasis data untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko karhutla. Informasi tersebut membantu petugas mengidentifikasi wilayah rawan, menentukan prioritas patroli, dan memperkirakan kondisi yang dapat memperbesar risiko kebakaran.
Pentingnya pencegahan dan pengawasan untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan. Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan, serta penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan upaya pemadaman. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran berulang sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Melalui penguatan koordinasi, evaluasi operasi, dan keterlibatan berbagai unsur, pemerintah berupaya memastikan penanganan karhutla berlangsung lebih cepat dan efektif. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap agar dapat ditangani sedini mungkin.
