Oleh: Adhitya Ramadani )*
Rencana anggaran fungsi pertahanan dalam RAPBN 2027 menjadi bukti bahwa menjaga kedaulatan NKRI ditempatkan sebagai prioritas strategis. Alokasi sebesar Rp329,5 triliun bukan sekadar angka anggaran, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memastikan kekuatan pertahanan tetap siap, modern, dan mampu melindungi seluruh wilayah Indonesia di tengah perubahan lingkungan strategis.
banner 336×280
Berdasarkan Buku Nota II Keuangan, anggaran Fungsi Pertahanan dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp329.472,0 miliar atau sekitar Rp329,5 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp30 triliun dibandingkan outlook anggaran Fungsi Pertahanan pada 2026 yang diperkirakan mencapai Rp299,1 triliun. Peningkatan tersebut mencerminkan kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pembangunan postur pertahanan nasional secara terukur dan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.
Keseriusan tersebut terlihat dari sasaran penggunaan anggaran yang langsung berkaitan dengan kesiapan menjaga kedaulatan. Anggaran akan mendukung pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun nonalutsista, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan, penelitian dan pengembangan industri pertahanan, penguatan komponen cadangan dan pendukung, hingga penyelenggaraan operasi pertahanan di berbagai matra. Seluruhnya diarahkan untuk membangun kemampuan pertahanan yang semakin tangguh dan siap digunakan ketika negara menghadapi tantangan.
Fokus tersebut semakin penting di tengah perubahan geopolitik global yang berlangsung dinamis. Perkembangan teknologi, perubahan pola konflik, ancaman keamanan lintas wilayah, serta munculnya tantangan di ruang digital menuntut pertahanan yang semakin adaptif. Dengan pembangunan kekuatan secara berkelanjutan, negara dapat memperkuat kemampuan deteksi, pencegahan, dan respons sehingga kedaulatan wilayah NKRI tetap terjaga.
Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa kebutuhan pertahanan sebagai bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Menurutnya, dinamika sistem pertahanan terus berkembang mengikuti situasi global sehingga Kementerian Pertahanan bersama TNI menyusun kebutuhan anggaran 2027 dengan mempertimbangkan skala prioritas, perkembangan tugas pertahanan, serta arahan terkait pagu indikatif anggaran.
Peningkatan dukungan anggaran juga memiliki arti penting terhadap kesiapan TNI sebagai instrumen utama pertahanan negara. Kesiapan tersebut diperlukan tidak hanya untuk menghadapi tantangan keamanan, tetapi juga dalam menjalankan tugas lain yang mendukung kepentingan nasional. Dalam situasi tertentu, kemampuan TNI dapat dimanfaatkan untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana yang terdampak bencana alam, termasuk pembangunan kembali jembatan dan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.
Arah kebijakan pertahanan 2027 mencakup modernisasi dan pemeliharaan alutsista, nonalutsista, serta sarana prasarana pertahanan. Selain itu, pembangunan industri pertahanan diarahkan agar semakin sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing. Penguatan industri dalam negeri menjadi bagian penting karena kemampuan produksi nasional akan memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya dari luar negeri.
Dimensi pertahanan juga semakin luas dengan adanya penguatan kemampuan siber, sandi, dan sinyal. Perkembangan era digital menjadikan ruang siber sebagai bagian penting dari ketahanan negara. Kemampuan menjaga sistem komunikasi, informasi, dan infrastruktur digital strategis menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan pertahanan modern. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pertahanan nasional terus beradaptasi dengan bentuk ancaman yang semakin kompleks.
Dalam kurun waktu 2022 hingga 2025, realisasi anggaran Fungsi Pertahanan juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp150,3 triliun pada 2022 menjadi Rp348,6 triliun pada 2025. Tren tersebut menggambarkan adanya perhatian berkelanjutan terhadap penguatan sektor pertahanan sekaligus kebutuhan untuk membangun kemampuan nasional secara bertahap dan terencana.
Pada 2027, Kementerian Pertahanan menyiapkan 20 daftar kerja yang terbagi dalam enam program. Penyusunan tersebut didasarkan pada skala prioritas serta dinamika tugas yang diemban Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan perencanaan yang terarah, dukungan anggaran diharapkan dapat menghasilkan kekuatan pertahanan yang semakin profesional, modern, responsif, dan mampu menjalankan tugas secara optimal.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa dukungannya terhadap kebutuhan penguatan anggaran pertahanan. Setelah dilakukan simulasi untuk menjaga akselerasi pembangunan kekuatan TNI dan kemampuan dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, dukungan terhadap tambahan anggaran dinilai penting untuk memastikan kebutuhan strategis pertahanan dapat dipenuhi secara optimal.
Keseluruhan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa menjaga kedaulatan tidak hanya dilakukan melalui kesiapan menghadapi ancaman, tetapi juga melalui pembangunan sistem pertahanan yang mampu menopang stabilitas nasional. Pertahanan yang kuat menjadi fondasi agar pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur dapat berlangsung aman, sementara TNI memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas pertahanan negara.
Dengan anggaran Fungsi Pertahanan 2027 sebesar Rp329,5 triliun, fokus pertahanan nasional semakin jelas: memastikan kedaulatan NKRI terlindungi melalui kekuatan yang modern, tangguh, mandiri, dan adaptif. Penguatan alutsista, industri pertahanan, komponen cadangan, kemampuan teritorial, hingga pertahanan siber menjadi bukti konkret bahwa negara serius membangun kesiapan pertahanan untuk menghadapi berbagai dinamika keamanan dan memastikan keutuhan wilayah Indonesia tetap terjaga.
)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta
