Oleh: Bara Winatha *)
Kesetaraan pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam membangun masa depan. Keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, maupun hambatan sosial tidak semestinya menjadi alasan seorang anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Melalui pengembangan Sekolah Rakyat dan Sanggar Kegiatan Belajar, pemerintah menunjukkan upaya menghadirkan jalur pendidikan yang lebih inklusif sekaligus menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa kehadiran Sanggar Kegiatan Belajar menjadi bagian dari upaya pemerintah memfasilitasi anak-anak yang belum dapat mengikuti Sekolah Rakyat karena sejumlah kondisi, seperti usia maupun kemampuan akademik. SKB menjadi alternatif agar anak yang belum memperoleh kesempatan bersekolah tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui jalur yang sesuai dengan kebutuhannya.
Agus menjelaskan bahwa SKB dirancang sebagai pintu gerbang bagi anak yang sebelumnya tidak bersekolah, putus sekolah, atau belum mendapatkan kesempatan pendidikan. Melalui pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sistem tersebut juga memberikan fleksibilitas sehingga akses pendidikan dapat menjangkau masyarakat dengan kondisi yang beragam.
Di Sentra Terpadu Inten Soeweno Cibinong, Bogor, sebanyak 92 siswa mengikuti kegiatan pembelajaran melalui SKB. Mereka terdiri atas 36 siswa jenjang SD, 41 siswa jenjang SMP, dan 15 siswa jenjang SMA. Komposisi tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan terhadap jalur pendidikan alternatif masih nyata dan harus dijawab melalui kebijakan yang mampu menjangkau anak-anak dari berbagai kelompok masyarakat.
Agus menilai pendidikan memiliki peran strategis dalam memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Anak dari keluarga kurang mampu perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dirinya agar tidak terus mewarisi keterbatasan ekonomi orang tua. Karena itu, pemerintah berupaya menjemput kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan dan memastikan mereka tetap memiliki ruang untuk belajar, berkembang, serta meningkatkan kemandirian.
Konsep tersebut juga menjadi salah satu dasar pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini tidak sekadar menyediakan ruang kelas, tetapi dirancang sebagai ekosistem pendidikan yang menggabungkan pembelajaran, pembentukan karakter, pengasuhan, dan kehidupan berasrama. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik sekaligus membangun kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa Sekolah Rakyat potensi besar untuk menjadi wadah pembentukan karakter peserta didik. Sistem pendidikan berasrama memberikan pengalaman tambahan bagi siswa karena mereka tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi juga belajar mengurus diri, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan menjalankan aktivitas keagamaan bersama.
Hetifah melihat proses adaptasi tersebut sebagai bagian penting dari pendidikan karakter. Pada tahap awal, peserta didik memang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan pola kehidupan sekolah dan asrama. Namun, pengalaman tersebut dapat membentuk kebiasaan positif seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, serta kemampuan hidup bersama dengan orang lain.
Pengalaman Sekolah Rakyat dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan program di berbagai daerah. Program yang masih relatif baru membutuhkan evaluasi berkelanjutan agar pengelolaan sekolah, kegiatan belajar, pengasuhan, dan kebutuhan peserta didik semakin baik. Keberlanjutan program juga membutuhkan kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, serta dunia usaha dan dunia industri agar lulusan memiliki pilihan melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Apresiasi terhadap Sekolah Rakyat juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid yang menilai kelengkapan fasilitas di Sekolah Rakyat mampu mendukung proses pembelajaran secara lebih optimal. Wachid menilai fasilitas teknologi seperti perangkat komputer, laptop, iPad, laboratorium komputer, dan perpustakaan memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran. Keberadaan lapangan sepak bola, bola basket, dan bola voli juga memberikan ruang bagi peserta didik mengembangkan potensi nonakademik.
Sekolah Rakyat memiliki fungsi yang lebih luas daripada pendidikan formal karena diarahkan untuk membantu memutus mata rantai kemiskinan. Jika dilihat secara utuh, Sekolah Rakyat dan SKB memperlihatkan bahwa kesetaraan pendidikan membutuhkan lebih dari sekadar penambahan jumlah sekolah. Kesetaraan membutuhkan keberpihakan kepada anak yang menghadapi hambatan ekonomi, sosial, geografis, maupun akademik.
Pendidikan juga menjadi sarana penting untuk mengubah masa depan keluarga. Ketika anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pembelajaran yang layak, peluang mereka untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh kehidupan yang lebih baik semakin terbuka. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan sosialnya.
Melalui Sekolah Rakyat dan SKB, pesan kebijakan yang dibangun pemerintah menjadi semakin jelas, yaitu tidak membiarkan keterbatasan ekonomi menentukan masa depan seorang anak. Kesetaraan pendidikan menjadi investasi untuk menciptakan generasi yang lebih berpengetahuan, mandiri, berkarakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sekolah atau peserta didik yang ditampung, tetapi dari kemampuan program tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan anak dan keluarganya.
*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
