Oleh: Hanan Alfawazi*)
Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia pada 2027 memiliki arti strategis, bukan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional.
Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, sementara produksi minyak nasional menghadapi tekanan penurunan alamiah. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik global membuat harga dan pasokan energi semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut membuat penguatan sumber energi domestik menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
Dalam konteks tersebut, target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting. Target tersebut dinilai realistis oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, terutama dengan melihat peluang optimalisasi lapangan produksi yang telah ada serta pengembangan sumur-sumur baru.
Namun, peningkatan lifting tidak dapat dicapai hanya dengan menetapkan target. Sektor hulu migas membutuhkan investasi, teknologi, kepastian regulasi, serta proses pengembangan lapangan yang efisien. Tantangan natural decline juga harus dihadapi secara serius karena sebagian lapangan migas nasional telah memasuki fase produksi yang matang.
Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman melihat masih terdapat ruang untuk menahan laju penurunan alamiah tersebut melalui optimalisasi sumur eksisting dan pengembangan sumur baru. Pengembangan wilayah frontier serta penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga menjadi bagian dari pilihan strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi nasional.
Artinya, kebijakan peningkatan lifting harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka produksi dalam satu tahun anggaran, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan investasi dan penemuan cadangan baru. Jika investasi hulu berjalan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem industri migas nasional.
Di sinilah pentingnya menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Industri migas membutuhkan modal besar dan memiliki tingkat risiko tinggi, terutama dalam kegiatan eksplorasi. Karena itu, kepastian hukum, penyederhanaan perizinan, kejelasan skema investasi, serta insentif yang tepat menjadi faktor penting untuk menarik investor. Kebijakan tersebut bukan berarti memberikan kelonggaran tanpa batas, melainkan menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, investor, dan keberlanjutan sumber daya.
Target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt menjadi salah satu langkah yang memiliki arti strategis. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai target tersebut dapat menjadi fondasi penting bagi peningkatan ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.
Pengembangan energi surya juga memiliki keunggulan karena memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Dengan wilayah geografis yang luas dan tingkat paparan matahari yang relatif tinggi, Indonesia memiliki ruang besar untuk mengembangkan PLTS, baik melalui pembangkit berskala besar maupun pemanfaatan PLTS atap.
Namun, target 100 GW tentu membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan panel surya. Pemerintah perlu memastikan kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, sistem penyimpanan energi, ketersediaan pembiayaan, penguatan industri pendukung, serta kepastian regulasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, tambahan kapasitas pembangkit belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, transisi energi perlu dipandang sebagai proses bertahap dan realistis. Indonesia masih membutuhkan minyak dan gas untuk menopang berbagai aktivitas ekonomi, transportasi, industri, dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, investasi energi bersih harus terus diperbesar agar ketergantungan terhadap energi fosil dapat dikurangi secara gradual.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan dan transisi energi dapat berjalan beriringan. Penguatan migas menopang kebutuhan jangka menengah, sementara energi terbarukan membangun diversifikasi jangka panjang. Kemandirian energi berarti memperkuat kemampuan nasional mengelola sumber daya, memenuhi kebutuhan domestik, menarik investasi, dan mengurangi kerentanan terhadap pasokan global.
Dalam perspektif tersebut, 2027 dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi kemandirian energi Indonesia. Target lifting migas memberikan dorongan bagi peningkatan produksi domestik, sementara agenda energi terbarukan membuka jalan menuju diversifikasi sumber energi. Keduanya membutuhkan kebijakan yang konsisten dan koordinasi lintas sektor.
Keberhasilan agenda tersebut akan berdampak luas terhadap perekonomian melalui penguatan pasokan energi, kepastian bagi industri, peningkatan investasi, dan daya saing nasional. Tantangannya adalah memastikan target diterjemahkan menjadi program terukur melalui kesinambungan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta investasi yang memberi manfaat optimal bagi kepentingan nasional.
Dengan produksi domestik yang semakin kuat dan sumber energi yang semakin beragam, Indonesia dapat mengurangi kerentanan terhadap gejolak geopolitik dan harga energi global. Pada akhirnya, ketahanan energi 2027 bukan hanya tentang memastikan lampu tetap menyala atau bahan bakar tetap tersedia, tetapi tentang membangun kemampuan nasional untuk menentukan masa depan energinya sendiri.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
