Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro YudhoyonoJAKARTA – Di bulan Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2025 seharusnya menjadi momentum penuh khidmat bagi seluruh rakyat untuk meneguhkan kembali rasa cinta tanah air. Namun, suasana ini sempat tercoreng oleh tren pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece yang viral di media sosial. Fenomena tersebut memunculkan beragam tanggapan, terutama terkait batasan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol resmi negara, yakni Bendera Merah Putih.
Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan bahwa dirinya memahami bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas dan ekspresi budaya populer generasi muda. Meski demikian, penggunaan bendera negara telah diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga tidak boleh dicampuradukkan dengan simbol lain.
“Kita semua bertanggung jawab menjaga kehormatan simbol negara, sekaligus tetap membuka ruang dialog yang sehat dan membangun. Mari kita jaga bulan Kemerdekaan RI dengan penuh semangat, tetap kritis, namun selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” kata Ibas.
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan bahwa Bendera Merah Putih bukan sekadar simbol, melainkan representasi dari perjuangan panjang bangsa, pengingat nilai-nilai Pancasila, serta lambang kuat semangat kebangsaan yang menyatukan seluruh elemen Indonesia.
“Pasca HUT Kemerdekaan RI ke-80, mari kita utamakan Merah Putih sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pahlawan,” ucapnya.
Senada, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harappano Mandouw, menilai bahwa setelah perayaan kemerdekaan harus tetap menjaga identitas negeri dengan penuh rasa hormat. Ia mengingatkan agar euforia masyarakat tidak sampai melupakan nilai-nilai luhur bangsa.
“Kita semua tentu ingin merayakan kemerdekaan ini dengan meriah, tetapi jangan sampai euforia justru membuat kita lupa pada identitas bangsa. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menggantinya dengan simbol lain, apapun alasannya,” tegas Hero.
Ketua PCNU Kabupaten Pringsewu, H. Muhammad Faizin mengatakan Bendera Merah Putih bukan sekadar kain berwarna, melainkan simbol kedaulatan, perjuangan, dan kehormatan bangsa. Meski pengibaran simbol fiksi di bawah Merah Putih dimaksudkan sebagai hiburan, hal itu tetap berpotensi menimbulkan multitafsir dan mencederai sakralitas simbol negara.
“Sebagaimana para pendiri bangsa memperjuangkannya dengan darah dan jiwa, sudah sepantasnya kita menghormatinya dengan penuh kesadaran dan adab,” ujarnya.
Fenomena tren bendera bajak laut di tengah momentum bulan kemerdekaan diharapkan menjadi bahan refleksi bersama, bahwa kebebasan berekspresi tetap harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap simbol negara. Momentum peringatan HUT ke-80 ini sebaiknya menjadi penguat persatuan, bukan sebaliknya.
