Oleh : Abdul Razak)*
Pemerintah terus mempercepat penguatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui perluasan kepemilikan rekening bagi seluruh warga negara Indonesia. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi penyaluran berbagai program pemerintah secara efektif, tepat sasaran, dan terintegrasi.
Penguatan akses keuangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat dengan mengacu pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan masyarakat juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Menurut Airlangga, angka tersebut menggambarkan semakin luasnya keterhubungan masyarakat dengan layanan keuangan formal, meskipun pemerintah masih perlu mendorong peningkatan agar akses dan pemahaman keuangan dapat dirasakan secara lebih merata.
Airlangga menilai capaian inklusi keuangan Indonesia relatif baik apabila dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ia menyebut pemerintah akan terus meningkatkan capaian tersebut agar akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan tidak hanya semakin luas, tetapi juga diikuti dengan pemahaman yang memadai dalam penggunaannya.
Menurut Airlangga, pemerintah juga melihat pentingnya memastikan setiap penduduk memiliki rekening perbankan. Arahan Presiden Prabowo tersebut akan ditindaklanjuti melalui persiapan penyediaan rekening bagi masyarakat dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Langkah tersebut akan didukung dengan pemanfaatan data kependudukan sebagai basis utama. Airlangga menjelaskan bahwa data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Integrasi data diharapkan dapat membuat proses penyediaan rekening menjadi lebih terarah sekaligus memperkuat akurasi identitas masyarakat yang menerima akses layanan keuangan.
Selain penyediaan rekening, pemerintah juga akan memperkuat pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Airlangga mengatakan penggunaan QRIS akan menjadi bagian dari penguatan gateway system yang memungkinkan masyarakat semakin mudah melakukan transaksi secara digital.
Penguatan ekosistem tersebut dinilai penting karena inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah masyarakat yang memiliki rekening, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan secara aman, produktif, dan bertanggung jawab. Dengan semakin luasnya penggunaan rekening dan pembayaran digital, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap transaksi dan pengelolaan keuangan.
Program tersebut juga memiliki relevansi kuat dengan upaya pemerintah di tingkat daerah. Penguatan akses keuangan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan nasional, tetapi turut didorong melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan OJK dan industri jasa keuangan. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mempercepat akses layanan keuangan, terutama bagi kelompok yang belum terlayani secara optimal. Kelompok tersebut mencakup pelaku UMKM, petani, nelayan, pekerja informal, serta masyarakat lainnya yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.
Akses keuangan yang inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, mengembangkan UMKM dan sektor produktif, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Karena itu, TPAKD diharapkan mampu menjadi motor penggerak untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut juga mendapat dukungan dari OJK Provinsi Banten. Kepala Kantor OJK Provinsi Banten Adi Dharma menegaskan kesiapan OJK untuk membantu percepatan akses keuangan di Kota Cilegon dengan menggerakkan industri jasa keuangan, termasuk bank umum, BPR, dan BPRS. Menurutnya, TPAKD merupakan implementasi kebijakan nasional yang bertujuan mempercepat akses keuangan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
Adi berharap sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan lembaga keuangan dapat menghasilkan program kerja yang lebih terukur dan realistis sehingga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, agenda menyediakan rekening bagi seluruh warga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan yang semakin inklusif. Integrasi data kependudukan, perluasan rekening, penguatan QRIS, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi untuk memastikan akses keuangan tidak berhenti pada kepemilikan rekening, tetapi berkembang menjadi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.
Kebijakan ini sekaligus diharapkan memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. Kepemilikan rekening yang lebih merata dapat memudahkan masyarakat menerima bantuan, melakukan transaksi, menabung, memperoleh pembiayaan, dan memanfaatkan produk keuangan lainnya. Dengan dukungan literasi yang memadai, perluasan akses tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat pemerataan pembangunan secara berkelanjutan.
)* Analis Kebijakan
