*MERAUKE* – Perbincangan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan kembali menjadi sorotan setelah beredarnya sebuah film dokumenter yang menampilkan sejumlah narasi terkait dampak pembangunan di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan berbagai informasi yang dinilai tidak menggambarkan kondisi secara utuh dan berimbang.
Menurutnya, masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan isu pembangunan dan lingkungan di Papua Selatan. Ia menilai tayangan yang viral tersebut lebih banyak menampilkan sudut pandang tertentu tanpa menghadirkan penjelasan dari berbagai pihak yang terkait langsung dengan persoalan yang dibahas.
Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC menegaskan bahwa narasi yang dibangun dalam film dokumenter tersebut tidak mencerminkan keseluruhan fakta yang terjadi di lapangan.
“Bagi saya film itu memang bersifat betul-betul provokatif. Tetapi dalam menonton jangan hilang otak kita, daya kritis kita. Apa tujuan dari film itu? Orang yang membuat film ini tidak tinggal di Papua,” ujar Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi ajakan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan satu sumber informasi. Di tengah berbagai agenda pembangunan yang berlangsung di Papua Selatan, keterbukaan informasi dan verifikasi fakta dinilai menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang objektif.
Lebih lanjut, Uskup Mandagi membantah sejumlah tuduhan yang diarahkan kepada Keuskupan Agung Merauke. Ia menegaskan bahwa berbagai tudingan mengenai dukungan tanpa syarat terhadap PSN maupun tuduhan kerja sama dengan pihak yang disebut merusak lingkungan tidak sesuai dengan kenyataan.
“Dikatakan bahwa Keuskupan Agung Merauke menyetujui, menerima PSN. Keuskupan Agung Merauke, khususnya uskup menjual tanah. Keuskupan Agung Merauke, khususnya uskup bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menghancurkan katakanlah hutan Papua Selatan terlebih kelapa sawit, hutan sawit. Ini dan dikatakan juga bukan hanya kerja sama, tapi mendapat dana lagi. Jadi seolah-olah Keuskupan Agung Merauke sudah disuap,” tegas Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC.
Ia menilai tuduhan tersebut tidak didukung oleh proses klarifikasi yang memadai. Menurutnya, pembuat dokumenter semestinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak yang disebutkan agar informasi yang disampaikan tetap berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.
Di sisi lain, Uskup Mandagi mengaku prihatin karena tayangan tersebut berpotensi membentuk persepsi yang tidak tepat mengenai peran gereja yang selama ini aktif mendampingi masyarakat Papua Selatan. Baginya, pembangunan dan perlindungan lingkungan tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan dapat berjalan berdampingan melalui pengawasan serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga mempertanyakan komposisi narasumber yang ditampilkan dalam dokumenter tersebut karena dinilai hanya mewakili kelompok yang memiliki pandangan serupa.
“Jadi ada apa-apa, cuma diminta ke orang-orang yang setuju, sealiran dengan sutradara, dan juga sealiran dengan pemberi dana. Barangkali itu cuma isu, pemberi dana,” pungkas Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC.
Klarifikasi tersebut memperkuat pentingnya penyajian informasi yang utuh dalam membahas PSN Papua Selatan. Di tengah berbagai dinamika pembangunan, pendekatan berbasis fakta dan dialog dinilai menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berlangsung secara bertanggung jawab sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.
